Facebook

Saturday, 24 February 2018

Mafia Tanah Kereta Cepat Jepang dan China di Era Jokowi COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Jepang dan China

( Kereta Cepat Jakarta Bandung)

Kereta cepat jakarta bandung adalah proyek yang digagas oleh SBY tahun 2008.

Jepang memberikan hibah untuk membuat studi proyek kereta cepat jakarta surabaya dan harapan Jepang dapat opsi untuk membangun proyek itu. Selama proses FS (Feasibility Study ) sampai dengan keluarnya keputusan membangun proyek itu , tidak ada yang ribut. Semua publik mendukung.

Tetapi rencana itu tinggal rencana karena APBN tidak cukup membiayai proyek itu.

Tahun tahun berikutnya keadaan APBN semakin sulit karana ruang fiskal semakin menyempit.

Tahun 2013 masuk akhir jabatan SBY keadaan APBN semakin suram.

Jepang menawarkan skema pembiayaan melalui soft loan dengan Jaminan APBN. Tetapi SBY keburu berhenti.

Era Jokowi, Jepang meminta Jokowi melanjutkan komitment Proyek. Tetapi Jokowi menolak hasil Studi tersebut. Jokowi ingin membangun secara bertahap. Tidak sekaligus.

Tahap pertama adalah Jakarta Bandung. Proses pembangunan harus melalui tender. Bukan tender kontruksi tetapi tender investasi. Artinya siapa saja yang bisa membangun proyek dan punya uang sendiri maka dialah pemenang.

Peserta tender adalah Jepang, china, korea dan Prancis. Yang menang adalah China.

Mengapa china? 

Karena skema pembiayaan china tidak melibatkan APBN. Ini murni B2B dengan BOT 30 tahun.

Sementara Jepang mensyaratkan ada jaminan APBN. Kalau APBN dilibatkan maka akan mengancam kesehatan APBN dalam jangka panjang dan ini akan memicu ketidak adilan bagi wilayah luar jawa.

Nah ketika china dinyatakan sebagai pemenang dengan skema B2B, barulah publik ribut. 

Berbagai ahli dadakan dari lingkungan sampai Tekhnlogi ikut ngomong.

LSM ribut berlomba lomba paling keras menolak proyek ini.

Mengapa? 

Karena pemerintah Jokowi mengubah rute kereta cepat. Para bandar tanah stress.

Karena mereka sejak Era SBY udah keluar uang banyak untuk bebaskan tanah dan dengan adanya perubahan jalur ini maka mereka kehilangan peluang untuk dapatkan untung besar.

Jadi yang ribut ribut itu orang bayaran bandar tanah. Mereka sendiri tidak paham apa yang mereka omong. Yang penting omong dapat uang.

Jepang juga kecewa karena udah kasih hibah ke pemerintah SBY untuk buat studi tetapi gagal dapatkan Proyek.

Apakah mereka para bandar itu kalah begitu saja ? Tidak. 

Meraka juga mulai melobi Konsorsium Kereta Cepat untuk terlibat bebaskan tanah.

Dan aksi mereka sudah meluas, bukan hanya jalur kereta tetapi juga TOD (Transit Oriented Development). 

Dampaknya harga tanah melambung sehingga tidak layak lagi untuk dibiayai. 

China tidak mau keluar uang dengan harga tanah diluar kesepakatan pembiayaan.

Dan Jokowi minta agar proyek di evaluasi dan kemungkinan route diubah. 

Demi menyelamatkan komitment dengan china.

Dan Para elite poltik dibelakang Jepang tetap inginkan proyek ini dialihkan ke Jepang agar Negara Berhutang sehingga masuk APBN untuk dibacaki rame rame, lumayan untuk biaya pemilu 2019.

Dah gitu aja.


***

Mafia tanah dan Jokowi

Proyek insfrastruktur itu hal yang tersulit bukan datangkan dananya, bukan soal kontruksinya, bukan soal SDM tapi soal pembebasan tanah.

Tanah di era reformasi menjadi hak daerah otonom, yaitu daerah tingkat dua. 

Tanpa peran daerah tingkat dua, tanah tidak bisa dibebaskan untuk proyek.

Mengapa sulit ? 

Padahal sudah ada aturan pidana apabila ada pihak menolak tanah digunakan untuk proyek sarana umum. Benar. Dalam hal ini bukan menolak tetapi bergain harga.

Maklum sebelum proyek masuk perencanaan, Pejabat Pemda udah bocorkan kepada mafia tanah untuk kuasai tanah lebih dulu sebelum masuk program pembebasan tanah.

Mafia membeli dengan harga murah kemudian menjualnya dengan harga tinggi.

Tahun 2015 pernah ada ribut antar Pertamina dengan Pelindo soal pembangunan pelabuhan di kerawang. Karena lokasi pelabuhan melintasi jalur pipa Pertamina. 

Sebetulnya itu bukan prinsip. Yang jadi masalah lokasi tanah proyek itu sudah dikuasai oleh Mafia Tanah. 

Pelindo harus bayar tanah itu 10 kali dari harga pasaran.

Pelindo disudutkan dengan izin lokasi yang didapat dari Pemda.

Namun Jokowi akhirnya turun tangan dengan menggeser lokasi tersebut. Mafia tanah gigit jari.

Pelindo langsung kuasai tanah dulu tanpa orang tahu dan kemudian baru ajukan izin lokasi. Pelindo menang.

Contoh lain jalur toll padang - pakan baru, yang langsung Jokowi geser route-nya karena route yang ada Era SBY sudah dikuasai mafia tanah.

Dalam hal kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung, juga sama.

Beberapa ruas jalan kereta tidak layak dibebaskan. Mengapa tanah sudah terlalu mahal.

Sebagian besar tanah itu dikuasai mafia tanah.

Beberapa TOD (Transit Oriented Development) sudah di blok lokasinya oleh mafia tanah.

China tidak mau diperas dengan kondisi harga tidak wajar.

Mereka minta agar harga tanah rasional. Namun pemerintah tidak berdaya.

Ini menyangkut hak pribadi orang yang bebas tentukan harga.

Belum lagi pihak LSM, Ormas, Pemda dan bahkan oknum kotraktor juga ikut menjadi bagian mafia tersebut.

Akhirnya Jokowi meminta agar proyek ini di evaluasi karena harus menyelamatkan komitmen dengan china yang sudah menang tender.

Rencana bulan Mey 2018 pemerintah akan umumkan keputusan proyek ini.

Yang jelas proyek terus berlanjut. Namun jalur akan diubah.

Lewat mana? Ini tentu rahasia.

Kalau sampai tahu publik maka mafia akan serobot tanah itu sebelum pemerintah bebaskan.

Tetapi kalau Jokowi buat perubahan kebijakan jalur kereta maka pasti akan menimbulkan gejolak.

Mengapa? 

Dulu aja ketika Jokowi ubah rute kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah ditetapkan SBY, keadaan jadi gaduh. Banyak pengamat dadakan bilang proyek itu tidak feasible.

Padahal mereka itu bayaran dari mafia tanah yang terancam investasi bisnis rente mereka kandas.

Benarlah, Jokowi ubah route dan mafia tanah bangkrut.

Kalau sampai jalur kereta cepat diubah maka akan banyak developer dibalik mafia tanah akan terjebak utang macet di bank. Dan bangkrut.

Apalagi kalau proyek itu menghapus TOD yang sudah ditetapkan.

Yang jelas sekarang bandar Pilkada Jawa barat ada yang akan mundur.

Tetapi Jokowi hanya senyum aja. Dan para mafia itu lupa bahwa Jokowi itu pengusaha dan di ring 1 nya sebagian besar adalah pengusaha yang tahu permainan tanah dan tentu tak ingin Jokowi diperas mafia.

Q&A

Aan Wahyudi Babo mau tanya kalo proyek jalan tol sebetulnya kewenangan untuk memberikan harga sebagai ganti untung itu siapa? Dan acuannya apa?

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Ada UU nya sebagai acuannya

Hartady J Pembebasan lahan untuk kepentingan umum mengacu pada UU No 2 thn 2012 yang menilai adalah Penilai yang bersertifikasi yang KJP nya terdaftar di Kementerian Keuangan dan BPN.


No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)