Facebook

Thursday, 15 February 2018

Kasus Hedge Fund PT. Kiani Lestari COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak dapat dipisahkan.

Mengapa ini harus saya tulis? 

Karena ini satu contoh bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya menciptakan masalah dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan dekat dengan kekuasaan. 

Kiani Kertas (KK) adalah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF).

Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai bagian dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi.

Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994.

Untuk meningkatkan produksi bubur kertas dibutuhkan mesin-mesin baru.

Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau kalau dikurs sekarang nilainya Rp 14 triliun.

Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ dibiayai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya adalah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger adalah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger adalah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga menerima USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan skema utang.

Untuk memungkinkan mendapat kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga dapat tax holiday selama 10 tahun. Itu semua terlaksana karena Bob Hasan adalah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi setelah proyek selesai dibangun? 

Pabrik itu tidak bisa mendapatkan bahan baku yang cukup.


Mengapa ? 

PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee, kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun karena kekurangan bahan baku.

Sebelumnya KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN karena tak mampu bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun.

Anda bisa bayangkan proyek senilai USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah.

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas masalah KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga masalah utang yang harus diselesaikan agar negara tidak terlalu besar dirugikan.

LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.

Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak langsung dalam proses pengambil alihan ini.

Skema yang dipakai dalam pengambil-alihan ini adalah LBO ( Leverage by out ) atau ambil alih perusahaan tidak menggunakan uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan adalah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan direktur nominee ( boneka).

Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Investas melakukan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara hukum dalam aksi pengambil alihan.

Rencananya KK dan Kiani akan di Refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang.

Yang sudah berminat ketika itu Marubeni dan Mitsubishi Trading.

Dari sini akan dapat melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi masalah transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri menggunakan collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas.

Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. 

Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak menggunakan skema loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng-transfer SBLC itu ke bank lain dan memberikan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai Bank Penerbit.

Sepintas transaksi ini aman dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri karena setelah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepang dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank di singapore. Pejabat otoritas ketika itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ?

Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. 

Ini sama saja meniupkan angin tornado ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore karena SBLC sebagai collateral dipastikan default akhir tahun.

Ketika itu Dirut Kiani adalah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit.

Dia mengundurkan diri sebagai Dirut.


Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu adalah potential loss. BI langsung mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore.

Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan.

Nama Hashim dan Prabowo bersih dari hukum pidana atas kasus default itu. Karena yang melakukan perikatan hukum adalah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu.

Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang agar dapat bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu.

Yang jelas ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.

Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo karena belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapura dengan nilai transaksi 200 juta US$ dan juga dapat tambahan untuk melunasi hutang pada bank.

Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat.

Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

Q&A


Tjhin Saw Njan Pertanyaannnya, mengapa bank mandiri mau melakukannya ?

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Ada key player yang atur he he he dia ahli financial engineering

Anonim Uang yg dr JP morgan dan mr. Lauw buat bayar ke Mandiri ya Babo?

Sekarang status hutangnya bagaimana?

Lalu, mengapa LBP awalnya menggandeng HDj? Apakah dulunya baik?

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Ya bayar sebagian. Utang kalau engga salah write off ... LBP gandeng HDJ karena arahan Tk

Edo Riang Apakah jerat hukum di mahkamah international bisa mengupayakan . Pengusutan kejahatan lintas negara seperti INI Babo .

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Bisa aja. Tetapi pemain hedge Fund sangat taat hukum dan mereka memanfaatkan lope hole hukum

Pipin Saragih babo mau tanya, sistem perbankan Indonesia setau nya babo apa memungkinkan seperti kasus KK menarik hutang dari mandiri untuk ambil alih hutang dari BNI?
kemudian, apakah semudah itu PT energi Nudantara menerim transfer Right dari PT Anugrah Cipta Investa? dimana peran ojk dan kliring BI?

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Hubungan antara PT energy nusantara dan PT.Anugrah itu hubungan perdata yang dibenarkan sebagai badan hukum asalkan suka sama suka. Pinjaman boleh asalkan collateral dari luar

Axl Bagaskara Data kurator kepailitan menunjukkan bahwa hutang perusahaan PT Kertas Nusantara terdiri dari:

1. Rp 7,94 Trilyun kepada kreditur separatis (kreditur utama atau pemegang jaminan kebendaan atau asset, prioritas mendapatkan pembayaran penjualatan kepailitan)

2. Rp 5,6 Trilyun kepada kreditur konkuren yang diakui

3. Rp 734 milyar kepada kreditur konkuren yang diakui sementara

Yang mengherankan, ternyata Prabowo meminjam kepada asing. Jadi kreditur separatis senilai Rp 7,94 Trilyun itu adalah JP Morgan Europe Ltd, Credit Suisse International, Boshendal Investment Ltd, Langass Offshore Inc. Lah, ini sami mawon donk, dimana letak nasionalismenya?

Tidak semua kreditur menyetujui proposal perpanjangan hutang tersebut. Salah satunya adalah Allied Ever Investmen Ltd, yang menyatakan bahwa proposal dibuat sederhana. Padahal hutang yang dibuat oleh PT. Kiani Kertas ini dulu Rp 14,3 Trilyun. Kuasa hukumnya menyatakan: 'Banyak hal yang seharusnya diperiksa dan dipelajari. Apalagi laporan keuangan mereka juga tidak diaudit.


1 comment:

  1. Trimksih tulisannya. Mnmbh wawasan sy... Akhirnya sy tahu... Bnyk beljar... Merasa prihatin sj akhirnya... Betapa malang Indonesiaku tercinta

    ReplyDelete

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)