Facebook

Friday, 23 February 2018

Hutang dan Hedge Fund ala Jokowi COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Memahami Ekonomi Secara Bego

APBN kita Tahun 2000 format nya dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance.

Bagaimana teknis nya. Begini.

Klik utk Memperbesar


Bagian atas format anggaran ada pos penerimaan.

Apa saja ? Pajak, Pendapatan Bukan Pajak, hibah. Itu saja.

Sementara utang tidak termasuk pos penerimaan.

Nah pos penerimaan itu dikurangi dengan pos pengeluaran. 

Apa saja? Belanja rutin termasuk didalamnya bayar utang dan bunga. Belanja pembangunan, belanja daerah.

Yang jadi masalah adalah ketika kekuasaan diserahkan kepada Jokowi oleh SBY, penerimaan dikurangi pengeluaran ( tidak termasuk bayar utang dan bunga ) dalam kondisi defisit.

Sementara harga komoditas sebagai sumber utama menggerakan mesin ekonomi sedang jatuh dipasar dunia.

Kalau anda sebagai presiden apa yang akan anda lakukan? 

Kalau anda menolak bayar bunga dan cicil utang maka Indonesia akan default seperti Venezuela. 

Negara bangkrut, mata uang akan terjun bebas dan harga melambung ke langit.

Yang korban rakyat kecil. Saya yakin hanya 1 tahun setelah itu revolusi terjadi dan Anda akan jatuh.

Lantas apa yang dilakukan Jokowi ? 

Dia pangkas belanja rutin agar ada kelebihan bayar cicilan utang dan bunga.

Belum cukup juga, dia Paskas lagi biaya pembangunan. 

Loh gimana bangun Infrastuktur ? 

Jokowi akan dapatkan diluar pos belanja pembangunan.

Yang penting anggaran daerah dan daerah otonom tidak dikurangi bila perlu ditambah. 

Kalau masih juga defisit maka defisit itu akan dimasukkan kedalam Pos Pembiayaan Anggaran. 


Klik utk memperbesar


Berapa pos pembiayaan anggaran itu? 

Nilainya maksimum APBN Defisit 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Nah 3% dari PDB inilah yang dananya didapatkan dari penjualan obligasi, privatisasi, pinjaman proyek, penjadwalan hutang atau recycle Bond.

Apa artinya ? 

Kalau PDB tidak meningkat maka defisit akan terdongkrak diatas 3% dari PDB dan ini melanggar Undang Undang (UU).

Ketika Jokowi berkuasa defisit sudah diatas 2%.

Mengapa ? 

Karena peningkatan hutang Era SBY tidak meningkatkan PDB secara significant akibatnya defisit merangkak sampai diatas 2%.

Mengapa utang ditarik Jokowi tetapi defisit masih tidak jauh beda dengan SBY?

Karena utang itu masuk Pos Pembiayaan Anggaran yang berhubungan dengan meningkatnya harta negara ( PDB ) bukan dibelanjakan habis seperti subsidi BBM. 

Artinya semakin besar PDB meningkat semakin besar kemampuan negara menarik utang menutupi defisit, tanpa menghalangi program penbangunan.

Jadi utang di era Jokowi bukan utang politik.

Tetapi hutang yang murni bisnis atau economic based.

Kalau tidak feasible, engga mungkin lembaga keuangan memberi pinjaman dan engga mungkin ada Fund Manager mau Underwrite Surat Utang Negara.

Yang pasti mereka orang kaya, yang pasti engga bego kalau memberi utang.

Kalau anda bisa narik utang dari orang kaya maka pasti anda lebih hebat dari orang kaya. Semoga paham.

Klik utk memperbesar


Hedge fund ala Jokowi.

Penerimaan pajak semua habis bayar belanja pegawai, transfer Daerah dan wilayah otonom. 

Tidak tersisa untuk bangun jalan baru, bahkan untuk buat jalan 30 KM, engga ada duit. 

Kita ambil contoh APBN tahun 2017, penerimaan sebesar RP. 1750 T. 

Sementara pengeluaran sebesar Rp. 2080 Triliun. Negatif kan. 

Kalau Jokowi pinjam uang untuk belanja pegawai, engga ada investor yang beli surat utang, dan tidak mungkin lembaga keuangan mau kasih utang. 

Siapa yang mau kasih utangan untuk belanja. 

Apalagi DPR melarang Menteri Keuangan mengeluarkan surat utang dengan menggadaikan asset negara kecuali menjadikan asset sebagai underlying. 

Jadi kita sebagai rakyat jangan “ baper” seolah olah negara utang untuk bayar pegawai atau bangun gedung kantor baru. Atau utang untuk bayar subsidi. Engga ada itu.

Nah utang apa yang dilakukan Jokowi? ini utang bisnis. 

Semua program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur didapat dari utang. 

Infrastruktur itu bukan hanya jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, yang secara langsung dapat membayar utang dari pendapatan, tetapi juga untuk dana desa, investasi pendidikan, pusat kesehatan, revitalisasi waduk dan irigasi, yang merupakan intangible investment , yang baru dirasakan dalam jangka panjang dengan lahirnya generasi sehat dan terpelajar, serta desa yang kuat untuk menghadapai industrialisasi.

Nah bagaimana caranya Jokowi melakukan fundraising dengan kondisi lebih besar pasak daripada tiang itu? 

Pertama, menugaskan BUMN melakukan aksi pembangunan infrastruktur yang punya nilai ekonomis. Kan dana di perlukan sangat besar. 

Benar. Perhatikan cara smart nya. Jokowi melakukan rasionalisasi arah BUMN dan restruktur modal BUMN. 

Contoh katakanlah BUMN dapat tugas membangun dengan anggaran Rp. 100 triliun.

Jokowi hanya menyuntikan dana dalam PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar 10% atau Rp. 10 Triliun. Itupun Rp. 10 triliun bukan dari modal sendiri tapi utang dengan menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara). 

Lah sisanya gimana ? 

Jokowi juga menyediakan Instrument Hedge atas proyek BUMN itu melalui VGF (Viability Gap Fund) agar revenue proyek di jamin diatas IRR market.

Sisanya ini didapat melalui leverage dalam skema financial engineering

Kekurangan itu bisa ada dapat melalui Loan dari bank. 

Tapi umumnya bank tidak mau memberikan pinjaman untuk proyek yang belum ada bukti hasilnya. 

Mencari mitra juga belum tentu mudah karena kekurangan modal sampai 90%. 

Kalaupun ada posisi BUMN akan lemah. 

Lantas bagaimana solusinya? 

Proyek itu ada bagi dalam 10 tahap dengan 10 entity (SPC - Special Purpose Company : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, D,). 

Tahap pertama ( A) dibiayai dari modal sendiri tanpa ada pinjaman darimanapun. 

Sehingga BUMN terbebas dari biaya tetap berupa bunga dan keharusan mengangsur. 

Proyek itu setelah selesai dibangun, langsung dioperasikan dengan memberikan revenue. 

Future income dalam 15 tahun sebesar Rp 2 Triliun.

Setelah proyek tahap 1 selesai, BUMN bisa membangun proyek tahap 2 tapi BUMN tidak punya uang lagi karena sudah habis. 

Kalau harus menunggu sampai ada uang, tentu tidak mungkin. 

Bagaimana caranya agar bisa dilanjutkan? 

BUMN menerbitkan Global Bond (seperti yang dilakukan Pelindo dan Angkasa Pura dan Jasa Marga ) dalam bentuk Revenue Bond dengan Jaminan Revenue Proyek tahap A. 

Dari Global bond itu BUMN dapat LTV sebesar 50% dari Future income atau Rp.1 triliun. 

Dana hasil penjualan Revenue Bond itu di gunakan untuk membangun proyek B.

Setelah proyek B selesai dibangun, Asset proyek A dijaminkan dengan menerbitkan CMO (Collateralized Mortgage Obligation) melalui pasar modal. 

Hasil penjualan CMO itu digunakan untuk membangun proyek C. 

Setelah proyek C selesai dibangun, Revenue Proyek B di gunakan untuk membangun proyek D dengan cara menerbitkan Revenue Bond. 

Setelah proyek tahap D selesai dibangun maka asset proyek tahap B di jaminkan dengan Skema CMO untuk membangun proyek E.

Begitu seterusnya... 

Setelah 10 kali putaran maka ke 10 perusahaan (ABCDEFGHIJK) itu di gabung dalam satu holding untuk masuk bursa ( contoh yang terjadi dengan Waskita Toll Road ). 

Hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan agar DER ( Debt to Equity Ratio) sehat untuk tarik utang lagi dari perbankan. 

Loh kan BUMN digadaikan? 

Helloooo, Boss, yang dijaminkan adalah SPC - Special Purpose Company bukan BUMN. 

Ya proyek itu sendiri sebagai jaminan. BUMN mah aman aman saja. 

Kalau gagal ya ambil tuh proyek, dan tetap setelah 30 tahun, negara ambil sesuai kontrak PPP (Public–Private Partnership).

Ilustrasi diatas dikenal dengan istilah Project Derivative Value. Atau harta bisa beranak pinak sendiri. 

Mengapa ? 

Karena modal pertama memberikan bukti dan keyakinan bagi pihak lain bahwa proyek itu layak. 

Skema pembiayaan ini dipakai pembangunan jalan Toll atau pembangkit listrik atau bandara. 

Dimana revenue pasti dan pembangunan bisa dibuat beberapa tahap untuk memungkinkan modal di leverage berkali kali.

Apa yang dilakukan pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN yang khusus melaksanakan program pembangun infrastruktur adalah agar kekurangan APBN dapat ditutupi melalui skema leverage ini.

Artinya proyek itu dibiayai melalui sistem keuangan dimana melibatkan Asset Management, Project Management, Fund Manager dan perbankan, Bursa. 

Penyertaan modal pemerintah itu hanya trigger untuk terjadinya financing scheme yang di back up investor institusi, yang pasti aman dari intervensi dibandingkan dengan private investor

Jadi bila Rp.37 triliun Dana Penyertaan Negara maka leverage bisa mencapai lebih dari Rp.300 triliun dan selagi ada peluang proyek baru, leverage terus terjadi tanpa henti. Makanya kerja kerja agar uang terus mengalir.

Nah bagaimana untuk pembiayaan infrastruktur yang intangible seperti pendidikan, kesehatan dan dana desa ? 

Kan engga mungkin itu dijadikan underlying untuk dapatkan uang dari market karena tingkat pengembalian tidak ada. 

Oh gampang. Menkeu, sebagai pemegang saham BUMN itu, portfolio berupa saham itu, dijadikan sebagai underlying untuk terbitkan Bond berjangka waktu 15 tahun. 

Kalau total asset BUMN sebesar Rp. 6.560 Triliun, Ekspansi SBN hanya 5% setiap tahun atau Rp. 300 Triliun. 

Sementara kenaikan asset BUMN diatas 5% setahun. 

Apa engga ditabrak oleh investor, wong nilainya 20 kali dari underlying. 

Makanya satu satunya yang membuat iri elite politik terhadap Jokowi adalah kemampuannya menciptakan Financial Resource, Unlimited Resource. Money Follow Program!

Catatan :

VGF adalah dana talangan yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur. VGF diberikan untuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki keuntungan besar atau memiliki waktu balik modal yang lama supaya investor masih tetap tertarik untuk mengikuti tender tersebut.

Q&A

Wesley Hutasoit Untuk mencari dan mendapatkan data seperti yg disajikan babo carinya dari link mana ya..? Saya kesulitan mencari linknya, terkadang kalo ada yg nanya malah saya bingung nunjukkan bukti datanya..

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup Google : Baca laporan resmi APBN, baca data asset BUMN dan baca VGF berserta aturan nya , Baca aturan mengenai PMN dan baca aturan mengenai UU Keuangan negara. Dah itu saja. 

Kalau kamu punya basic economy knowledge kamu bisa dapatkan kebenaran dari tulisan saya itu, dan juga koreksi. Yang pasti ini ajang diskusi, bukan copas link dari luar. Yang boleh posted harus original dan terpelajar..

Gunawan Amijaya Babo.kalau pak Jokowi bilang uangnya ada ..uangnya ada..ketika beliau sudah menjabat sebagai presiden saya bisa mengerti karena bisa jadi sekarang beliau dikelilingi team ekonomi yang ultra hebat hebat...tapi uangnya ada..uangnya ada itu telah beliau sampaikan juga ketika masih kampanye....jadi ini berarti original ide pak jokowi ataukah team ekonomi kampanyenya hebat.

Erizeli Jely BandaroAdmin Grup ide dari pak Jokowi hanya di terjemahkan secara detail oleh pembantunya..


No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)