Facebook

Wednesday, 23 August 2017

Sumber Daya Keuangan Negara COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)



Zaman dulu kita mengenal harta berupa ternak dan tanah. Kemudian berkembang lagi, kita mengenal harta berupa emas dan perak atau SDA.

Karena itu perang tiada henti terjadi walau dibujngkus dengan alasan idiologi atau agama namun sesungguhnya motif dibalik perang itu menguasai SDA bangsa lain.

Hegemoni atas negara adalah hegemoni sumber daya. Yang kuat memakan yang lemah. Namun masuk abad 21 harta tidak lagi dalam bentuk SDA.

Tapi dalam bentuk value. Diatas value itu adalah trust. Value negara tidak di tentukan atas SDA yang melimpah tapi ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersih dan kredibel dalam menerapkan demokratisasi atas dasar kebebasan individu di bidang ekonomi.

Index indonesia berkaitan dengan pemberantasan korupsi terus membaik, financial rasio makro juga terus membaik, tingkat likuiditas dan imbal hasil SBN terus membaik.

Itu sebabnya teman saya Fund Manager asing pernah berkata kepada saya bahwa di era Jokowi mengelola negara itu gampang sekali. Kalau APBN defisit dia tidak perlu loby negara kreditur untuk dapatkan pinjaman, seperti dulu yang dilakukan oleh presiden sebelumnya.

Tidak perlu loby China atau AS, atau Jepang. Tapi cukup perintahkan MenKeu agar dapat izin DPR terbitkan SBN. Setelah itu cukup level Dirjen di KemenKeu yang kerja. 

Dalam hitungan hari bahkan jam, uang sudah masuk ke Rekening Pemerintah.

Dari mana? ya dari pasar uang.

Tidak ada deal politik. Karena pasar tidak mengenal politik. Tidak ada urusannya kiblat politik negara lain. Karena uang tidak mengenal negara. Itulah mengapa dulu Jokowi semasa kampanye pernah bilang “uang ada”. Ya uang yang dimaksud bukan lembaran uang tapi trust. Dan dia berhasil membangun trust itu dihadapan financial resource.

Mengapa financial resource percaya (trust ) kepada Jokowi? 

Karena dia tidak berhutang untuk konsumsi tapi produksi. Didalam prospektus SBN itu dijelaskan dengan rinci dan transfarance tentang rencana dibalik penggunaan dana dan skema penjaminan atas SBN itu,

Ada yang bersifat bagi hasil ( SUKUK ) dan ada juga yang bersifat bond.

Collateral juga disampaikan dengan terbuka lengkap dengan value asset yang ada.

Atas dasar itulah pasar menilai dan membeli.

Disamping itu sistem pengelolaan keuangan negara pun sudah menerapkan sistem international yang memungkinkan setiap investor bisa memonitor secara online berapa cadangan devisa, current account, belanja pemerintah, penerimaan negara dan tingkat suku bunga, dan economic growth dll. 

Dengan dasar itu indonesia masuk dalam Investmen Grade dimata investor dalam dan luar negeri.

Ketika Arab datang ingin memberikan pinjaman dan kemitraan investasi kepada Pertamina namun belakangan memberikan syarat hegemoni dalam bentuk pengolahan BBM dalam negeri, langsung ditolak oleh Jokowi.

Negara tidak deal dengan negara lain untuk berhutang, Negara deal dengan pasar. 

Soal investasi atau kemitraan itu urusan Business to business. Engga ada urusannya dengan negara.

Sebaliknya ketika Arab ingin melakukan IPO terhadap Aramco pasar tidak tergerak meresponse dengan positip, termasuk investor istitusi dari China.

Mengapa ? 

Karena pasar tidak melihat sistem pemerntahan Saudi itu kredibel. Begitu juga ketika Venezuela terkena krisis moneter dengan parah, pasar tidak peduli. Karena pasar tidak melihat keseriusan venezeula mengelola ekonomi dengan benar.

Arab dan Venezuela adalah negara kaya Minyak dan Gas tapi financial resouce nya terbatas.

Hutang yang digali Arab dan Venezuela menutupi APBN nya berasal dari negara kreditur dengan shark loan trap. Tapi Indonesia, walau sumber daya terbatas namun sumber daya keuangannya tidak terbatas. 

Dan Indonesia bukan hanya di percaya oleh financial community tapi juga mendapat tempat terhormat dalam politik international.

Apalagi hutang masa lalu yang berkaitan dengan hegemoni politik negara kreditur terus dibayar sesuai komitmen dan tidak akan ditambah lagi atau tidak ada reschedule.

Diperkirakan akhir masa jabatan jokowi utang semacam itu lunas.

Yang ada , hutang yang berkaitan dengan produksi peningkatan asset negara dalam bentuk GNP.

Jadi era Jokowi sekarang tidak ada lagi hutang karena kiblat politik ke Barat atau ke timur,

Tidak ada urusannya hutang dengan hegemoni SDA terhadap asing. Tidak ada.

Yang ada kini adalah pasar. Semua orang berhak masuk kedalam pasar dan bebas keluar kapan saja.

Uang datang dan pergi sebebas burung terbang kemana saja.

Setiap uang mengalir keluar dan masuk kena Gateway Fee dan setiap orang punya uang harus bayar pajak. itulah demokrasi: ada kebebasan dan juga ada kewajiban dan negara menjamin itu.




No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)