Facebook

Sunday, 20 August 2017

Skema Pembiayaan LRT Jabodebek COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)



Beberapa bulan lalu memang para direksi PT. Adhi Karya stress.

Karena skema pembiayaan proyek kereta api ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang tadinya diharapkan dari APBN ternyata dalam pos APBN 2017 tidak ada Alokasi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 27 triliun dari total pembiayaan LRT.

Sementara PT. Adhi Karya sudah melakukan Pre-financing.

Adhi Karya mungkin membayangkan nasip proyek LRT akan sama dengan monorel yang mengakibatkan bleeding dan hanya menciptakan monumen tiang karna proyek gagal di era SBY.

Tapi minggu lalu Srimulyani sudah membuat keputusan untuk memastikan bahwa pembiayaan LRT tidak berasal dari APBN tapi dari korporat.

Artinya PT. KAI dipersilakan menarik dana pinjaman dari konsorsium bank.

Seketika disambut dengan antusias oleh bank dalam negeri. Yang sudah commit adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, BCA, Bank CIMB.

Dengan demikian rencana penyelesaian proyek ini akan sesuai dengan jadwal.

Nah pertanyaannya mengapa Bank antusias membiayai proyek ini.? 

Padahal tadinya tidak berminat ? 

Pertama, karena Pemerintah menjamin IRR diatas bunga bank.

Skema inj menggunakan viability GAP Fund.

Kedua, Pemerintah menyuntikkan modal kepada PT. KAI dalam bentuk PMN agar Debt to Equity Rasio dapat layak. Namun dana PNM ini hanya berupa siaga sebagai external pembiayaan senilai Rp 3,6 Triliun.

Dana ini akan dikembalikan ke kas negara setelah proyek jadi.

Pinjaman dari bank bersifat Non Recourse ( off balance Sheet term ) dengan LTV 70%. Sisanya sebesar 30% atau Rp 9 Triliun dari PT KAI.

Dengan skema ini maka APBN aman dari sedotan dana insfrastruktur dan jaminan proyek bukan asset tapi revenue/ cash flow. Setelah jangka waktu tertentu ( setelah hutang bank lunas dan waktu BOT berakhir ) proyek menjadi milik Pemerintah dan diserahkan kepada KAI sebagai setoran modal Pemerintah.

Pada akhirnya yang membiayai Proyek ini adalah publik sendiri tanpa menghilangkan peran PSO ( public Service obligation ) Pemerintah.

Sebetulnya skema pembiayaan ini sudah dipekenalkan oleh world bank sejak 10 tahun lalu dan baru era Jokowi diterapkan.

Mengapa ?

Skema ini diharuskan standard yang ketat tanpa ada indikasi korupsi. Maklum dana dari bank, bukan APBN.

Creative common image by CNN

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah Bank dan Lembaga Keuangan akan turut mendanai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) melalui skema pinjaman. Adapun pinjaman yang diberikan diperkirakan mencapai Rp15 triliun.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo memperkirakan nilai pinjaman yang akan dikucurkan untuk membiayai proyek tersebut mencapai sekitar Rp12 triliun hingga Rp15 triliun. Namun, kebutuhan pinjaman itu dapat berubah dengan menyesuaikan perhitungan akhir kebutuhan pembiayaan proyek yang diperkirakan mencapai Rp27 triliun.

"Setelah structure cost-nya keluar, nanti ada alokasi dari PMN, ada alokasi dari loan (pinjaman), ini lagi dihitung ulang lagi," tutur pria yang akrab disapa Tiko usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (23/5).

Saat ini pihaknya menurut dia, juga tengah melakukan kajian terkait tingkat bunga yang akan diberikan. Namun, tiko memperkirakan bunga pinjaman tersebut akan berada dikisaran delapan persen atau tak jauh dari nilai kupon Obligasi berkelanjutan I tahap II Mandiri yang diterbitkan baru-baru ini.

Tiko mengungkapkan pinjaman tersebut akan disuntikkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku operator LRT. Pinjaman itu juga akan mendapatkan jaminan dari pemeritah.

Sebagai catatan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek, pemerintah telah menugaskan KAI untuk menyelenggarakan pengoperasian pra-sarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana LRT.

Secara terpisah, Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menambahkan pinjaman itu akan dikucurkan dalam bentuk sindikasi beberapa bank dan lembaga keuangan. Selain bank pelat merah, lanjut Royke, bank swasta maupun bank asing dapat berpartisipasi sebagai penyuntik dana dalam konsorsium pinjaman tersebut.

"Sangat mungkin bagi bank asing atau bank lokal lain kalau ingin ikut membiayai (proyek LRT), karena ada penjaminan pemerintah sehingga harusnya menarik," ujarnya.

Royke mengungkapkan, skema sindikasi baru ditentukan setelah perhitungan teknis dan persiapan administrasi proyek rampung. Khusus untuk Bank Mandiri, Royke menyatakan belum mengalokasikan nilai tertentu untuk membiayai proyek LRT Jabodebek.

"Yang pasti kami akan berpartisipasi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menyatakan masih menunggu validasi perhitungan kebutuhan pembiayaan proyek dari PT KAI. Setelah validasi rampung, pihaknya baru akan menentukan porsi pinjaman yang akan dikucurkan.

"(Total pembiayaan) belum kelihatan sekarang, belum selesai (perhitungan proyek)," ujar Emma.



No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)