Facebook

Monday, 5 June 2017

Di Balik Kasus Century COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Anda tahu ,kata teman saya, mengenai kasus Century? 

Ini juga cara smart mencuri dari dalam. Yang dicuri bukanlah bank Century tapi LPS (lembaga Penjamin Simpanan). Bank Century hanyalah underlying untuk melegitimasi penarikan dana dari LPS. Kehebatan pemain dibalik kasus ini adalah bagaimana mereka mampu menggiring orang terhebat seperti Boediono, Sri Mulyani (SMI) dan SBY untuk begitu saja mengakui bahwa Bank Century harus di bailout karena alasan kawatir berdampak sistemik.

Bagi SMI , Boediono dan SBY, masalah Century bukanlah masalah besar. Mereka hanya focus terhadap masalah besar yang dihembuskan akibat dari kalah clearingnya Bank century akan berdampak sistemik.

Maklum ketika itu CDS kita sudah di luar batas rasional pasar dalam kondisi rupiah terancam terjun bebas.
Apalagi ketika itu anggaran yang diajukan untuk membail out hanyalah sebesar Rp.632 miliar. Jumlah ini tidak ada artinya untuk kepentingan nasional.

Para pemain dibalik kasus ini hanya membutuhkan legitimasi bailout. Soal berapa jumlahnya, ini bukan wilayah pemerintah untuk menentukan. Ini wilayah LPS. Ini hubungan business antara LPS dan Perbankan dalam sistem yang diatur dalam UU.

Dan berapapun dana yang dikeluarkan oleh LPS itu maka itu bukanlah kerugian negara. Ini dana milik publik yang dipungut lewat premi resiko tabungan /deposito. Jadi, tidak ada ruang sebagai kasus tindak korupsi ,walau senyatanya dana yang dikeluarkan oleh LPS sebesar Rp.6,76 triliun.

Proses dana bailout Rp. 6,7 triliun untuk century terlaksana sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak ada kerugian negara.

Masalahnya mengapa sampai dibawa keranah hukum? 

Ya, bagaimanapun skema ini harus ada yang dkorbankan. Pejabat BI memang bersalah karena membuat aturan diluar ketentuan Dewan Gubernur namun sebetulnya mereka tidak berniat buruk ketika itu. Mereka lakukan itu karena dedikasi pada pekerjaan dan tanggung jawabnya menjaga aspek teknis stabilitas moneter.

Yang seharusnya dicari tahu adalah siapa dibalik ini semua yang mengatur sehingga pejabat BI terjebak sampai menggiring para boss nya mengeluakan kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek kepada bank Century yang akhirnya menjadi trigger keluarnya kebjakan bailout sebesar Rp.6,7 triliun.

Secara hukum mereka tidak bisa disalahkan karena tangan mereka bersih tanpa ternoda apapun. Ingat kita menganut hukum positive. Mari kita lihat kecanggihan permainan merampok uang LPS ini ...

Skema merampok dan menipu pejabat otoritas.

Sebelum sampai pada inti dari perampokan century baiknya anda pahami dulu penjelasan sebagai berikut?

Mirror itu artinya cermin. Bila anda berdiri didepan cermin maka wajah dan tampilan anda akan percis sama dengan yang ada cirmin itu. Dalam teknology photo digital cermin itu dapat dipantulkan oleh cahaya ketempat lain , yang tak ada bedanya dengan tamplilan anda didepan cermin.

Begitu hebatnya perkembangan tekhnology. Dalam dunia keuangan ada istilah yang dikenal terbatas oleh kalangan fund manager, yaitu mirror asset. Mengapa terbatas? Karena transaksi ini sebetulnya penuh rekayasa dan dipergunakan untuk tujuan yang sophisticated.

Tak ada bedanya dengan transaksi Hedge Fund.Tapi namanya hedger sebaik apapun dia , keadaan akan cepat merubahnya menjadi spekulan bila keadaan pasar memungkinkan. Begitupula dengan Mirror asset.

Mirror asset itu adalah tools dalam financial engineering. Dia dipergunakan sebagai credit enhancement. Dari namanya tahulah kita bahwa enhancement itu berarti pembesaran /peningkatan. Seperti balon yang ciut , kemudian ditiup menjadi besar dan ringan untuk dibawa terbang kemanapun.

Anda punya kemampuan untuk melaksanakan business tapi terbatas kemampuan financial. Tak ada bank yang mau kasih pinjam untuk mimpi anda tanpa ada jaminan yang cukup. Setidaknya anda herus punya tract record yang qualified serta asset sebagai jaminan. Bagaimana bila jaminan tidak ada , tract record tidak ada. ? Sementara anda yakin sekali bahwa apabila project itu jalan, akan menguntungkan sekali.

Bank tidak ada waktu mendengar keyakinan anda itu. Apalagi mempercayai mimpi anda itu. Pada saat inilah anda dapat masuk ke financial engineering. Professional consultant dibidang Financial akan memberikan solution untuk itu. Maka tools seperti Credit Enhancement itu dapat dipakai. Pihak Asset Manager ( Investment Banker ), venture business akan mendalami exit strategy anda dengan teliti.

Bila mereka yakin, maka mereka akan sediakan credit enhancement untuk atas nama anda. Semuanya adalah financial instrument yang liquid berating AAA. Dengan anda memiliki asset dalam bentuk cash back tersebut maka tidak sulit bagi anda untuk melakukan fund raising melalui penerbitan obligasi ( Bond ) atau penarikan loan dari bank. Semua itu diatur oleh team professional yang tahu betul dengan semua aspek untuk memenuhi compliance tersebut.

Sepanjang tools ini dipergunakan dengan professional, tidak akan menimbulkan masalah. Contohnya pihak Asset Manager dan Consultant mengawal ketat proses terlaksananya exit strategy itu dari awal sampai akhir.Sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Artinya anda harus punya commitment untuk keluar dari mirror asset dengan cepat sebelum jatuh tempo financial intrument itu.

Caranya adalah menggunakan exit strategy seperti refinancing melalui perbankan atau pelepasan saham ke publik/ penawaran tertutup untuk membayar kewajiban financial anda.. Sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa mirror asset dalam bentuk credit enhancement hanyalah tools untuk memenuhi compliance risk management bukan sebagai loan undertaking. Namanya tools , tentu ibarat pisau bermata dua. Bisa untuk tujuan baik bisapula tujuan buruk ( kriminal).

Apa kaitanya kasus bank century dengan uraian tekhnis keuangan diatas ? 

Perhatikan: Century dilahirkan dari merger tiga bank, yakni Bank CIC, Pikko, dan Danpac, pada 2004. Dari tiga bank ini cuma brankas Danpac yang sedikit mengkilat. Adapun CIC dan Pikko tak lebih dari dua bank sekarat. CIC bahkan pernah tiga kali masuk pengawasan khusus BI pada Maret-September 2002.

Penyebabnya, aset berupa obligasi busuk meningkat drastis sehingga rasio modalnya jeblok hingga minus 83 persen. Paska merger 2004, Century tak langsung sehat. Branks CIC yang penuh lubang berat mengganduli Century. Lubang itu datang dari berbagai surat berharga valas senilai US$ 203 juta yang berkualitas rendah serta obligasi US Treasury senilai US$ 185 juta.

Nilai totalnya hampir US$ 400 juta. Sebenarnya, BI sudah berupaya mengatasi lilitan persoalan obligasi tersebut dengan cara meminta bank menjual tunai dengan tenggat Desember 2005. Namun, Century tak dapat menjualnya. Yang jadi soal, BI lantas bersetuju-setuju saja terhadap proposal yang diajukan pemilik bank untuk menyelesaikannya melalui skema penjaminan aset.

Pada Oktober 2005, Century lalu meneken perjanjian penjaminan aset dengan First Gulf Asia, pemilik Century. Dalam perjanjian ini, First Gulf menempatkan jaminan US$ 40 juta. Empat bulan kemudian, Century menandatangani kontrak dengan Telltop Holdings Ltd., Singapura, yang mewakili pemilik Century, untuk menyelesaikan kewajiban obligasi senilai US$ 203 juta.

Jaminannya sebesar US$ 220 juta di Dresdner Bank. Yang jadi pertanyaan, kenapa BI membiarkan surat berharga bank terus dikuasai oleh pemegang saham serta menyetujui jaminan yang disimpan di berbagai bank di luar negeri.

Mengapa aset bank dibiarkan disimpan di luar negeri?

Sampai Century diakuisisi LPS, surat utang senilai US$ 179 juta atau Rp 2,2 triliun masih berada di luar negeri. Sebagian besar diantaranya masih dikuasai First Gulf dan Chinkara Capital yang dimiliki Hesham dan Rafat Ali. Tak heran jika BI kebingungan.

Ternyata jaminan itu bodong. itu hanya mirror asset ( illegible ) bukan real asset. Sehingga dikatagorikan Obligasi itu bermasalah ( fake). Model mirror asset ini beragam dan derivativenya luas sekali. Seperti dipakai untuk menerbitkan LC /SBLC /BG /MTN/ CD/bank Account/CDS, yang kesemua endingnya pay later or never karena illegible.

Itulah sebabnya BI dan DepKeu tak mampu mendeteksi masalah bank century dengan cepat dan akurat.

Akibatnya kebobolan dana talangan sampai Rp 6,7 triliun. Karena mirror asset bukanlah hal yang sederhana. Sangat sophisticated. Dia ada tapi tiada karena semua contract non disclosure. Terlaksana karena sebuah konspirasi apik antara asset manager, Clearing house, Lawyer, Investor.

Ilmu pengetahuan pejabat BI engga sampai kesana untuk memahaminya. Semua sudah terjadi.

Yang harus dikejar oleh BPK dan KPK adalah siapa yang nerima ? 

Siapa nasabah yang harus mendapat talangan sebesar itu oleh LPS.

Bagaimana contrak nya ?

( bukan tidak mungkin nasabah ini mendapatkan yield super tinggi, hingga tak pantas ditalangi). Tapi dalam hak angket DPR soal century, masalah ini tidak pernah dibahas dan dikejar. Hanya berkutat soal masalah politik dan seakan menghakim pejabat KKSK.

Anehnya tidak ada elite DPR dan publik mempermasalahkan kenapa Hakim menjatuhkan hukuman hanya 4 tahun kepada Robert Tantular. Tidak ada. Padahal gugatan ini dilaporkan Menteri Keuangan atas kejahatan perbankan yang sehingga negara dirugikan. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Menteri Keuangan langsung mengajukan banding atas keputusan hakim yang tidak adil itu. Bila semua tuntutan Menteri keuangan dipenuhi maka bukan tidak mungkin dana yang dilarikan keluar negeri dapat kembali dikuasai negara.

Dalam hal ini pemerintah cq Menteri Keuangan adalah pihak yang dirugikan oleh hukum itu sendiri. Tapi tidak ada dukungan publik kepada menteri keuangan agar Hakim dapat menetapkan hukum seadil adilnya dengan membongkar siapa saja yang terlibat pidana dalam kasus Century ini.

Dan karena itu SMI memilih mundur dari jabatan menteri keuangan. Elite politik di era SBY memang smart, tapi culas. Culas karena menekan BI menuruti kehendak Robert Tantular dan bego , karena yang dapat uang lebih banyak justru Robert Tantular Cs. Elite politik hanya dapat recehan saja tapi sangat besar bagi rakyat kecil.

Penutup

Semua pihak tentunya tak ingin kasus Bank Century kembali terjadi. Untuk itu di era Jokowi, OJK menerbitkan tiga Peraturan OJK terkait pencegahan krisis keuangan.

Salah satu aturannya memuat tentang kewajiban bank sistemik menyusun dan membuat rencana aksi (recovery plan), baik itu menggunakan sumber daya bank itu sendiri maupun pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara atau bail in dengan sedini mungkin. Melalui aturan tersebut, OJK juga menegaskan bahwa mulai saat ini pemerintah tidak akan menyuntikkan dana kepada perbankan yang kolaps atau disebut dengan istilah bail out, yang beberapa waktu silam terjadi pada Bank Century.



No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)