Facebook

Monday, 22 May 2017

Undercover Story about TANKER VLCC - INDOSAT - BCA - LNG Tangguh COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Issue sekitar PDIP...

Setelah Pemilu Legislative yang berdasarkan hasil quick count PDIP sebagai pemenang,muncul black campaign tentang PDIP. Bahwa PDIP tersandera dengan asing dan JOKOWI menyerahkan lehernya kepada Asing.

Apalagi kebetulan sebagai Gubernur DKI, Jokowi menghadiri acara Welcome Party dirumah salah satu pengusaha.Acara ini khusus untuk Dubes AS Scot Marciel yang baru untuk Indonesia. Saya ingin meluruskan anggapan terhadap PDIP walau saya sendiri bukanlah pendukung PDIP. Platform PDIP itu adalah kemandirian sebagaimana ajaran Bungkarno tentang berdikari. Ajaran berdikari ini akan dijaga dengan jiwa dan raga oleh Megawati.




PENJUALAN TANKER VLCC

Baiklah, saya masih ingat ketika tahun 2002 dimana Pertamina menggelar tender untuk pengadaan kapal tanker jenis VLCC (Very Large Crude carrier). Kebetulan saya diminta teman mendampingi perusahaannya untuk ikut tender tersebut. Untuk diketahui bahwa pengadaan tanker menggunakan skema BBHP (bareboat hire purchasing ).

BBHP adalah bukan kontrak kepemilikan tapi kontrak sewa dalam rentang waktu lama. Setelah kontrak sewa habis, pihak penyewa berhak membeli dengan harga yang disepakati didepan. Berbeda dengan time charter dimana penyewa tidak bertanggung jawab atas biaya operasional.

Dalam BBHP, penyewa bertanggung jawab atas segala biaya operasional termasuk bunga bank serta margin keuntungan dari pihak yang menyewakan. Namun selama kontrak BBHP, penyewa berhak mengarahkan kemana kapalnya akan berlayar dan dimana pelabuhannya.

Jadi pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan netto dari penyewaan kapal sementara kapalnya sendiri dibayar penuh oleh penyewa setelah kontrak selesai. Hebat,kan!

Namun karena kondisi keuangan pertamina yang parah akibat pemerintah gagal membayar susbidi minyak membuat Pertamina limbung dan mengancam kelangsungan distribusi BBM. Sementara sumber APBN semakin menyempit akibat penghentian ladang minyak Exxon di Riau dan Natuna serta block Cepu.

Sementara Freeport yang juga memberikan sumber devisa dihentikan operasinya karena dianggap melanggar AMDAL. Tekanan dari IMF begitu kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan ancaman akan menghentikan bantuan dana. Karena itupula Megawati memutus kontrak dengan IMF.

Megawati tahu dibalik skema BPPN ada IMF, namun dia tidak berdaya. Proses penarikan dana BLBI dan KLBI dilakukan melalui skema BPPN dan Megawati tidak bisa menghentikan karena sudah ada ketetapan DPR/MPR tentang itu.

Apa yang bisa dilakukan oleh Megawati dengan kelangkaan dana tersebut? 

Pertamina harus melakukan restruktur biaya operasional. Semua kebijakan perusahaan yang berhubungan visi harus dievaluasi agar focus kepada penyelamatan cash flow jangka pendek.

Salah satunya adalah meninjau ulang visi Pertamina menjadi World Class Oil Trading Company dengan cara menjual kontrak BBHP. Hasil evaluasi bahwa kontrak BBHP atas VLCC dalam jangka panjang merugikan Pertamina secara financial dan melepas kontrak BBPHP kepada pihak lain akan mendatangkan cash flow bagi Pertamina walau pertamina belum mengeluarkan uang satusenpun karena kapal tersebut belum selesai dibangun di galangan Kapal Hyundai Korea.

Pelepasan kontrak BBHP ini dikawal ketat oleh Pemerintah dan dilakukan secara transparance melalui investment consultant independent Goldman Sachs. Pembelinya, orang indonesia juga.

Mengapa kontrak BBHP bisa dijual dan mendatangkan keuntungan bagi pertamina? 

Sebagaimana saya katakan bahwa BBHP itu menyewa kapal pada kurun waktu tertentu dan setelah selesai kontrak berhak membeli dengan harga ditetapkan didepan. Harga beli kapal itu menjadi sangat murah karena kebetulan setelah itu harga baja melambung tinggi karena terjadi pembelian besar besaran baja oleh china dipasar dunia.

Sebetulnya yang dijual itu adalah opsi beli yang belum ada barangnya. Karena itu pertamina mendapatkan uang tunai sebesar kurang lebih USD 50 juta. Jadi tidak ada kerugian negara,bahkan negara diuntungkan.


PENJUALAN INDOSAT.

Bagaimana dengan pelepasan Indosat? 

Kebijakan menjual BUMN adalah bagian dari rekontruksi dan privatisasi BUMN dalam jangka panjang yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Indosat dijual melalui lelang terbuka diatas harga pasar. Pembelinya bukan asing/Singapore. Saya dapat katakan ini karena Sales and Purchase Agreementnya (SPA) atas Indosat tidak kepada STT Singapore tapi ke Indonesian Communication Limited (ICL).

ICL itu hanyalah virtual company di negara bebas pajak yang terdaftar di BVI, Mauritius. Saya cek di business registry BVI Mauritus, tidak ada menyebutkan ICL sebagai anak perusahaan STT Singapore.

ICL dimiliki oleh orang Indonesia sendiri. Namun ICL menunjuk Asia Mobile Holding Pte sebagai anak perusahaan STT Singapore sebagai operator alasannya bahwa STT Singapore dikenal sebagai the best operator telecomunication didunia.

Terbukti benarlah, lima tahun setelah itu Indosat dijual kepada Qatar Telecom dengan harga Rp. 16 triliun atau tiga kali lipat dari harga ketika di beli pada tahun 2002 yang senilai USD 627 juta atau lebih Rp. 5 triliun.

PENJUALAN BCA.

Pelepasan BCA melalui Skema BPPN atas dasar ketatapan DPR/MPR. Banyak pihak mengatakan bahwa BCA dimiliki oleh Farallon dari Amerika. Itu tidak benar ! 

Farallon yang dimaksud adalah Farallon Capital Management LLC yang berdasarkan Securities & Exchange Commission, merupakan perusahan go-public dengan nomor 0000909661. Namun di dalam situs SEC dan di 20-F FCM bagian daftar subsidiaries tidak terdapat nama FarIndo Investment maupun BCA sebagai anak perusahaan. Farindo investment adalah Special Vehicle Company yang sahamnya dimiliki oleh Group Djarum. Team Megawati berhasil menggiring lelang tersebut sehingga tidak jatuh kepada asing tapi kepada orang Indonesia sendiri.

Memang yang beli adalah orang Indonesia yan etnis China tapi mereka warga negara Indonesia,dan mereka tumbuh bukan karena dadakan atau OKB tapi dari proses panjang berjuang dari generasi ke generasi.

Apakah itu salah? Mereka juga bayar pajak dan sebagian kita atau keluarga kita bekerja dengan mereka.

LNG TANGGUH.

Begitupula mengenai LNG Tangguh dilakukan demi kepentingan nasional. Dari awal memang project ini mengalami kendala serius soal pendanaan karena negara dalam posisi downgrade yang puncaknya krisis 1998.

Beberapa financial resource international tidak tertarik untuk membiayai proyek ini karena syarat suku bunga yang ditetapkan pemerintah Gus Dur dan kemudian Megawati LIBOR +0,5 %. Disamping itu pemerintah tidak boleh memberikan jaminan resiko atas hutang itu.

Keadaan inilah yang membuat pembiayaan mega proyek ini menjadi terkendala. Akhirnya diajukan proposal dengan menarik pembiayaan melalui skema loan against offtake. Artinya dana didapat dengan menjaminkan kontrak penjualan sebagai sumber repayment.

Masalahnya adalah bagaimana mendapatkan pembeli yang berani menjamin kontrak pembelian selama 25tahun dengan harga tetap? Ini beresiko. Semuanya ingin harga floating. Kalau harga floating maka tidak bisa dijadikan collateral pinjaman. 

Namun SBY ( Mentaben ) berhasil meyakinkan investor seperti BP,CNOOC, MI Berau BV, Nippon Oil Exploration Berau, KG Companies, dan LNG Japan Corporation, untuk terlibat dalam konsorsium pembiayaan. Konsorsium LNG Tangguh itu berkat prakarsa SBY.

Ketika Gus Dur jatuh dan digantikan oleh Megawati, kebijakan Gus Dur tidak dirubah. Bahkan Megawati menolak keras merubah skema itu walau ada upaya untuk menetapkan harga secara floating. Namun Mega setuju setiap 5 tahun harga akan ditinjau ( bukan dirubah).

Mungkin karena Mantaben Purnomo Yusgiantoro yang dikenal ahli dibidang Migas bisa meyakinkan Megawati dan setelah melalui proses di DPR dan Kabinet akhirnya Megawati setuju untuk melanjutkan proyek LNG Tangguh.

Semua investor bertindak sebagai buyer dan menempatkan offtake sebagai collateral pinjaman kepada bank. Semua pembeli itu adalah perusahaan strategis di negaranya masing masing. Sumber dana berasal dari Perbankan negara anggota konsorsium proyek, yang terdiri dari Bank of China USD 950 juta, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) USD1,2 miliar, Asian Development Bank (ADB) USD350 juta, dan komersial bank lainnya 1 miliar dolar.

Sementara bank dalam negeri belum barani masuk. Alasannya harga jual di pasar Gas masih terlalu rendah. Harap dicatat bahwa konsorsium ini bukan sebagai pemilik proyek tapi hanya sebagai penjamin hutang. Pemiliknya tetap Pemerintah Indonesia.

Apabila hutang lunas maka konsorsium harus keluar dari proyek dan pemerintah bebas menjual kepasar bebas.

Tahun 2004 Megawati jatuh dan digantikan oleh SBY. Kemudian di era SBY posisi project tidak lagi dalam skema awal tapi berubah menjadi JV, dimana BP Indonesia sebagai operator project dengan menguasai saham 37,16%. 

Sementara sisanya dikuasai oleh mitranya yang terdiri dari China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Ltd, MI Berau BV, Nippon Oil Exploration Berau, KG Companies, dan LNG Japan Corporation.

Pengembangan gas Tangguh yang diperkirakan mampu memproduksi gas 10-11 triliun kaM kubik (tcf), direncanakan dibangun tiga train (kilang). Cadangan gas terbukti mencapai 14,4 tcf. Proyek kilang I dan II LNG Tangguh di Papua akan memproduksi LNG pertama dan komersial akhir 2008.

Investor melihat laba raksasa dibalik long term contract tersebut, dan mereka ingin menjadi penguasa konsesi, bukan hanya sebagai pembeli. Lihatlah keuntungannya, contohnya Tiongkok melalui Pemprov Fujian telah sepakat membeli 2,6 juta ton LNG Tangguh senilai US$ 8,5 miliar, dalam jangka waktu 25 tahun. Harga tersebut setara US$ 3»35"3>38 per juta british thermal unit (BTU), lebih rendah dibandingkan harga LNG di pasar spot US$ 7-8 per juta BTU. SK Korea membeli US$ 3,7 per juta BTU dan West Coast US$ 5,94 per juta BTU.

Keinginan pemerintah untuk merevisi harga LNG sesuai harga international dinilai langkah positive sebagai wujud membela kepentingan nasional. Utamanya untuk lebih menekankan harga export LNG harus lebih mahal dibandingkan harga dalam negeri.

Teman saya mengatakan bahwa itu hanyalah lipstick dari pemerintah. Pemerintah sengaja membuat LNG Tangguh menjadi trapped.

Ini konspirasi antara pejabat pemerintah SBY, buyer dan Lead Consortium loan yang berperan melobi project multi billion dollar ini terbangun dengan skema yang menguntungkan asing. Apalagi perubahan kontrak ini di buat era SBY yang tahu percis mengenai keberadaan Proyek LNG Tangguh.

Ketika Jokowi berkuasa, tidak bisa merevisi kontrak. Mengapa? 

Ini akan menurunkan rating indonesia dimata financial community dan upaya untuk meningkatkan kapasitas LNG Tangguh akan mengalami kendala serius dimasa masa mendatang. Sehingga pada akirnya pemerintah harus menerima kenyataan untuk meneruskan kontrak, selagi commitment pendanaan tidak terganggu.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)