Sunday, 6 March 2016

Management Demokrasi Jokowi oleh Erizeli Jely Bandaro


Creative common image by erizeli

Management demokrasi...

Ketika Rizal Ramli di panggil Jokowi untuk menduduki jabatannya sebagai menteri, ia mengatakan pada awalnya masih ragu untuk menerima jabatan menteri dan bergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi. "Saya sebetulnya tadinya ragu-ragu mau terima tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung bahkan dia bilang yang minta bukan Jokowi tapi rakyat Indonesia karena kita sedang dalam kondisi yang sulit," katanya.

Ia mengaku lemas dan tidak bisa menolak atas tawaran tersebut. "Zaman dulu saya juga menolak, tapi karena Presiden Jokowi sungguh-sungguh yang minta dan ini disebut rakyat Indonesia, saya lemas dan memutuskan untuk menerima," katanya.

Itu salah satu contoh bagaimana cara Jokowi merekrut Menteri. Sebetulnya apa yang disampaikan Jokowi dengan alasan rakyat bukanlah hal yang luar biasa.Karena memang sejak reformasi, walau pemilihan menteri hak prerogatif Presiden namun secara hukum kedudukan Menteri tunduk kepada UU, bukan kepada Presiden.

Presiden hanya membuat kebijakan makro politik yang berhubungan dengan SOSEKPOLBUD, dan pelaksana serta penjabaran tekhnisnya ada di bawah Kementerian dan Lembaga Negara lainnya , termasuk Pemprov dan Pemda, yang masing-masing adalah lembaga otonom yang tunduk kepada UU dan aturan, bukan kepada Jokowi.

Dalam sistem demokrasi,Presiden bukan penguasa seperti Raja yang titahnya adalah hukum, atau seperti Soeharto yang Inpres nya lebih sakti dibandingkan UU. Siapapun yang melakukan kebijakan yang menyimpang dari UU dan Aturan akan berhadapan dengan pedang hukum, yang siap di ayunkan oleh KPK kapan saja.

Contoh dulu ada kasus Century. 

Walau perintah itu berawal dari keputusan presiden namun SBY tidak bisa di salahkan. Karena kebijakan itu ada pada kementerian yang tergabung dalam KKSK. Yang bertanggung jawab adalah pejabat yang terkait dengan KKSK dimana ketuanya adalah SMI. Juga kasus Kereta Cepat, mengapa Jokowi berani meresmikan proyek tersebut padahal izin belum ada? Karena peresmian itu adalah motivasi kepada bawahannya.

Terbukti secara politik di dukung oleh dua gubernur Jawa Barat dan DKI, dimana proyek itu akan di bangun.Bagaimana kelanjutannya? itu kembali kepadaa Menteri terkait yang berwewenang memberikan izin. Begitu juga dengan masalah konsesi Sumber daya Alam, dimana wewenang itu ada pada Kementrian terkait. Mereka lebih tahu UU dan aturan yang menjadi dasar keputusan pemerintah. Jokowi hanya bersikap normatif sesuai dengan amanah UU.

Jadi riuh menteri di kabinet jokowi bukanlah sesuatu yang buruk.Itu tanda bahwa sistem pengelolaan negara yang demokratis berjalan dengan efektif. Sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi.Karena memang tidak ada kebijakan fenomenal yang harus membuat menteri berbeda pendapat. Saat sekarang semua Menteri bekerja keras siang malam dengan target yang ketat dan terbuka serta diawasi langsung oleh Jokowi sampai ke lapangan.

Jokowi sebagai leader tidak ada hentinya melakukan improvisasi motivasi agar kabinet bekerja efektif dan kreatif. Menurut cerita , Jokowi bekerja 18 jam sehari tanpa ada rasa lelah. Setiap rapat, Jokowi hanya bertanya apa yang sudah dilakukan oleh kementrian. Jokowi tidak suka membahas hal yang sama berkali kali. Sekali rapat langsung di putuskan dan selanjutnya dia berhak bertanya dan menuntut kinerja menteri. ini amanah rakyat dan semua mereka yang menjabat dibayar oleh rakyat.

Jadi riuh kabinet itu bukanlah hal yang luar biasa dan bukan pula bentuk kepemimpinan Jokowi yang tidak efektif. Begitulah seharusnya bekerja dalam sistem demokrasi. Semua berhak berbicara dan membuat kebijakan karena UU dan bertanggung jawab masing masing karena jabatannya dengan target yang ditetapkan Presiden..



No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)