Facebook

Monday, 8 February 2016

Pasar rakyat modern standar internasional di China Oleh Erizeli Jely Bandaro


Creative common image by erizeli

Pemda ( di Cina) tak ingin kios itu dijual karena khawatir akan memberikan peluang orang berduit menguasai kios dan menyewakan kepada pedagang kecil dengan harga selangit. Pemda juga tak ingin kios itu disewakan karena khawatir hanya pedagang yang qualified secara finansial yang mampu sewa.

Sementara yang tidak qualified tidak bisa menyewa.Tersebutlah seorang kepala daerah kehilangan akal untuk mendapatkan dana guna merealisasikan impian membangun pasar rakyat berskala modern berstandar internasional. Pasar ini bukan ukuran kecil tapi berukuran raksasa denggan menyerap lahan lebih dari 80.000 meter persegi.

Bila bangunan ini selesai akan menampung pedagang kecil yang berjumlah 40.000.

Lantas mengapa perbankan atau lembaga keuangan tidak bersedia memberikan pinjaman guna merealisasikan impian ini? 

Bukan karena kurangnya permintaan atau peminat kios. Bukan!
Tapi, syarat yang ditetapkan Pemda yang membuat perbankan dan investori institusi berkerut kening.

Mengapa?

Pemda tak ingin kios itu dijual karena khawatir akan memberikan peluang orang berduit menguasai kios dan menyewakan kepada pedagang kecil dengan harga selangit.

Pemda juga tak ingin kios itu disewakan karena khawatir hanya pedagang yang qualified secara finansial yang mampu sewa, sementara yang tidak qualified tidak bisa menyewa. Itulah penyebabnya hingga projek impian itu dinyatakan tidak feasible oleh perbankan.

Di tengah keterbatasan sumber pembiayaan itu, di tengah tatapan sinis lembaga perbankan, projek itu dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun sudah terbangun.

Dari mana Pemda mendapatkan uang itu?

Apakah dari APBD yang dananya bersumber dari Pusat? Tidak.

Lantas darimana?

Karena Pemerintah pusat melarang PEMDA menarik pinjaman dari manapun, maka PEMDA membentuk LGFV (Local Government Fund Vehicles).

LGFV adalah semacam agen fund raising, namun bukan lembaga resmi pemerintah.

Caranya, LGFV menerbitkan surat utang (bond) berbasis pendapatan (revenue). Nominal per lembar revenue bond itu Rp. 20,000. Untuk memenuhi anggaran pembangun sebesar Rp. 4 triliun maka 200 juta lembar revenue bond dilepas ke publik.

Karena nominal bond itu kecil maka dipastikan kelompok atas, menengah maupun bawah dapat menyerapnya. Sumber revenue berasal dari komisi penjualan atas setiap produk yang dijual oleh penghuni kios.

Pemda menetapkan komisi sebesar 5 %. Untuk memastikan sistem komisi ini berjalan efektif dan efisien, ke-40 ribu kios terhubung secara IT melalui cash management yang dikelola oleh BUMD.

Setiap pemilik kios memiliki kartu PayPal yang memungkinkan mereka dapat membayar komisi pemda secara online.

Per bulan rata-rata turnover transaksi di pasar itu mencapai Rp. 4 triliun dan bila 5 % komisi pemda maka jumlah revenue Pemda sebesar Rp. 200 miliar.

Bila anggaran membangun pasar itu mencapai Rp. 4 triliun maka di pastikan dalam dua tahun Pemda sudah bisa meluniasi revenue bond.

Sebelum melunasinya, Pemda menawarkan opsi dalam bentuk penyertaan koperasi.

Artinya publik bisa menukar revenue bond itu menjadi penyertaan koperasi. Mekanisme dan adminisrasi dilakukan secara IT system, sehingga publik mempunyai akses untuk mengetahui prospek pengelolaan pasar itu.

Ketika tawaran opsi revenue bond ditukar dengan penyertaan koperasi, dengan serta merta publik menyetujuinya.

Mengapa publik begitu antusias dengan skema revenue bond ini? 

Karena yield (imbal hasil)-nya jauh lebih tinggi ketimbang mereka menempatkan dananya di bank yang berbasis bunga/RIBA.

Sementara itu, akumulasi dana dari pengelolaan pasar dapat Pemda gunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi lainnya sepeti PDAM, listrik, atau jalan tol. Setelah selesai dibangun, maka Pemda dapat menerbitkan bond berbasis revenue. Setelah berjalan dua tahun dan provent mendatangkan yield, maka revenue bond dapat ditukar dalam bentuk penyertaan koperasi.

Tanpa disadari semua infrastruktur ekonomi yang berhubungan dengan orang banyak dibiayai oleh masyarakat sendiri. Kalau dulu nenek moyangnya mengajarkan membangun sarana prasarana kampung secara gotong-royong melalui kekuatan fisik, namun kini gotong-royong dirancang oleh para ahli keuangan, insinyur, akuntan, dan ahli IT.

Mereka diayomi oleh pejabat negara yang bersih dan berniat baik.

Karena meluasnya penggunaan LGFV ini, maka Pemerintah Pusat mulai berpikir untuk melembagakan LGFV ini agar pihak investor terjamin keamanannya dan penggunaannya lebih terkontrol. Rencananya tahun 2015 daerah sudah boleh menerbitkan municipal bond.

Mungkinkah ini terlaksana di Indonesia? 

Apakah mungkin publik dari segala golongan mampu menjadi investor bagi keperluan penyediaan infrastruktur ekonomi? Jangan pernah meremehkan kekuatan komunitas, kata seorang pejabat China.

Saya tertegun dengan kata-kata itu.

Dia benar!

Betapa tidak? 

Data pelanggan selular di Indonesia kini mencapai lebih 250 juta.

Hitunglah berapa kekuatan dana dari komunitas itu bila harga per unit telp selular itu minimal Rp. 500,000 dan belanja pulsa per bulan Rp. 20.000.

Kelompok menengah Indonesia juga dahsyat kalau dilihat dari data pelanggan blackberry yang berjumlah kurang lebih 4 juta dan mereka harus menguras dana per bulan di atas Rp. 100.000.

Mereka semua adalah investor potensial untuk menyerap revenue bond bernominal di bawah Rp 20,000 per lembar. Ini peluang bagi Pemda untuk menjadikan mereka sebagai financial resource.

UU mengenai municipal bond berbasis revenue ini sesungguhnya sudah lama disahkan oleh DPR.

Sementaca di China, municipal bond baru akan diterapkan 2015. Peraturan Pemerintah mengenai petunjuk pelaksanaan juga sudah diterbitkan. Peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut aspek teknis penerbitan municipal bond juga sudah dikeluarkan.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)