Thursday, 28 January 2016

Dokumen Kereta Api Cepat Jakarta Bandung oleh Erizeli Jely Bandaro


Creative common image by erizeli
Kereta Cepat.

Dua dokument yang di minta oleh SPC kepada pemerintah adalah :

1. Jaminan pemerintah terhadap status perijinan yang tidak akan berubah karena apapun. ( Non negotiable approval or at sight ).

2. Eklusifitas.

Dua dokumen ini diperlukan sebagai Standard Compliance yang di syaratkan oleh Lending bank (CDB).

Mengapa ?

1. Karena facilitas pinjaman adalah non recourse loan. 

Dimana project yang dibiayai itu sendiri sebagai jaminan ( collateral ).
Lantas apa jadinya karena sesuatu hal sehingga pemerintah membatalkan izin sehingga project tidak bisa di operasikan.
Ini akan berdampak kepada kerugian bagi SPC dan lending bank menjadi korban.
Apabila ada jaminan dari pemerintah maka resiko karena pembatalan izin atau pembatalan akibat kebijakan pemerintah maka menjadi resiko pemerintah yang harus mem bail out project ini.

Jaminan bukan berupa jaminan financial guarantee atau sovereign guarantee, atau down fall guarantee.

Tapi jaminan commitment atas izin yang dikeluarkan. Ini karena status B2B untuk kereta cepat belum ada Udang Undang nya seperti Jalan Toll yang sudah ada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) 

Artinya bisa saja karena perubahan kekuasaan, izin ini dibatalkan oleh rezim berikutnya.

2. Ekslusifitas.

Pihak Konsorsium ( SPC ) meminta hak eklusifitas atas project Jakarta -Bandung.

Bahwa hanya mereka satu satunya yang di beri izin mengoperasikan kereta cepat.

Mengapa ? 

Karena mereka bukan hanya membangun kereta tapi juga mereka membiayai pengembangan wilayah agar terjadi peningkatan traffic.

Cobalah bayangkan apa jadinya bila suatu saat traffic sudah meningkat dan feasible, pemerintah memberikan pihak lain untuk membangun kereta cepat lagi. Tentu akan terjadi kompetisi yang tidak sehat. Ini akan merugikan Konsorsium.

Dan ini ekslusifitas diperlukan karena sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang melarang monopoli.

Namun Jokowi tetap komit untuk melanjutkan project ini dengan meresmikannya di depan umum.

Walau masalah dua hal ini sudah mengemuka sejak tahun lalu.

Jokowi memang mengambil resiko dan reputasinya dipertaruhkan di hadapan elite politik dan pemerintah China (investor ).

Dan memang itulah tugas pemimpin bersikap dan siap menghadang resiko atas dasar niat baik.

Ini sinyal bagi birokrat untuk bertindak smart dan sekaligus menguji sistem politik kita untuk melihat kedepan.

Apabila semua elite politik masih belum bisa menjamin iklim investasi konduksif dalam jangka panjang maka kita memang tidak ramah dengan investor.

Tidak akan ada pembangunan karena keterbatasan fiskal.

Ini sama saja memang tidak ada niat membangun untuk kini atau besok.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)