Wednesday, 22 April 2015

Erizeli Jely Bandaro - PLN di Masa Presiden Jokowi


Pada Pemerintah sebelumnya ada Fast Track Program (FTP) untuk 10,000 MW. Proyek ini tidak optimal baik dari sisi tekhnis maupun realisasnya. Waktu pertemuan di Beijing, Jokowi protes ke Pemerintah china karena membangun pembangkit KW 3 dan hanya beroperasi 50%.

Itu hanya protes namun dilakukan dengan diplomasi tingkat tinggi. Maklum saja kita tidak bisa tuntut china secara hukum karena transaksi sudah settle oleh pemerintah sebelumnya dan berita acara serah terima sudah ditanda tangani. 

Diplomasi ini berhasil. Akhirnya Pemerintah China dan Indonesia sepakat dengan solusi jalan tengah agar win win conditionl. Caranya ?

PLN menyewakan pembangkit Listrik itu kepada BUMN China seharga pada waktu pembangkit listrik itu dibangun oleh china..

Kemudian pada waktu bersamaan PLN melakukan PPA ( Power Purchase Agreement ) atas power yang disuplai. 

Artinya PLN membeli energi dari pembangkit yang disewakan ke CHina itu. 

Berapa harganya? harganya sebesar harga PPP yang sudah berlaku umum. 

Setelah biaya investasi china kembali, maka pembangkit listrik itu kembali menjadi milik PLN. Jadi tidak ada ceritanya PLN menjual pembangkit listrik. Ini hanya solusi.

Dengan adanya Lease back itu maka China harus overhaul pembangkit listrik itu agar mencapai capasitas penuh 10,000 MW. Semua biaya yang nanggung ya China kalau engga mereka akan rugi karena menjual dibawah kapasitas investasi.. 

Biaya perawatan Pembangkit listrik menjadi beban China. Pada waktu dibangun biaya per MW USD 700,000.

Kalau 10,000 MW maka nilainya USD 7 miliar. Jadi nilai lease back sebesar USD 7 miliar. Dana sebesar USD 7 miiar kembali ke PLN. Nah uang itu oleh,PLN gunakan untuk membangun pembagkit listrik dengan skema project derivative value. 

Dengan USD 7 miliar itu maka PLN mampu membangun diatas 35,000 MW dalam waktu 5 tahun kedepan.


Secara tidak langsung dalam solusi ini, China mem bail out korupsi berjamaah dari proyek 10,000 MW dan semua sepakat meliat kedepan untuk yang lebih baik. 

Ini berkat negosiasi smart jokowi kepada pemerintah china.

Dan kasus mega korupsi 10,000 MW yang dilakukan oleh jajaran PLN, pejabat terkait era pemerintah sebelumnya tidak terungkap. 

Era Jokowi Direksi PLN diganti dan seorang banker ( Sofyan Basir ,ex Dirut BRI) yang akrab dengan rakyat kecil menduduki DIRUT.




No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)