Monday, 20 October 2014

Joko Intarto : Sengketa Bandara Halim Dalam Matematika

Joko Intarto : Sengketa Bandara Halim Dalam Matematika


Source : https://www.facebook.com/joko.intarto.9/posts/721874094529235?fref=nf


Bandara Halim Pedana Kusuma menurut informasi di beberapa situs internet memiliki lahan seluas 170 hektar. Karena 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, maka luas bandara tersebut 170 x 10.000 meter = 1.700.000 meter persegi.

Iseng-iseng mencari informasi harga tanah melalui internet, harga sebidang lahan seluas 668 meter persegi di kawasan Halim Pedana Kusuma adalah Rp 2.800.000.000. Berarti lahan di situ harganya Rp 4.197.901 per meter persegi.

Bila Lion Air akan membangun Bandara dengan membebaskan lahan seluas 1.700.000 meter persegi, maka Lion Air harus menyediakan dana pembebasan lahan sebesar Rp 4.197.901 x 1.700.000 meter persegi atau Rp 7.136.431.784.108 (tujuh triliun lebih). Biaya itu belum biaya membangun landasan, gedung, telekomunikasi, jaringan air dan listrik, jalan, kantor pelayanan, kantor operasional, fasilitas pendukung seperti telekomunikasi, keamanan, parkir pengunjung dan masih banyak lagi.

Lahan luas dengan nilai sebesar itu merupakan milik negara melalui institusi TNI AU. Tidak ada kepemilikan atas nama Induk Koperasi Angkatan Udara dalam asset negara tersebut. Untuk mengelola lahan dan fasilitasnya, BUMN bernama PT Angkasa Pura II sudah berinvestasi ratusan miliar sejak beberapa tahun lalu.

Nah, tiba-tiba Lion Air akan mengelola Bandara Halim Perdana Kusuma dengan modal Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun). Bersama Inkopau, Lion Air membuat perusahaan baru bernama PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS). Lion AIr memiliki 80 persen saham Inkopau 20 persen saham.


Keinginan Lion Air itu berujung sengketa di Pengadilan. Namun, hasil kasasi Mahkamah Agung memutuskan Lion Air sebagai pihak tunggal pengeloa Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadi pangkalan militer itu.
Wuenak tenan hidup di Indonesia.

Sengketa Bandara Halim Dalam Matematika


operator penerbangan boleh menjadi operator bandara, asal membuat perusahaan berstatus badan hukum pengelola bandara. Nah, Lion Air membuat prshn bernama PT ATS. Tapi ternyata prshn ini belum berstatus badan hukum pengelola bandara karena belum mengajukan perizinan. Setelah diputuskan menang oleh MA, baru deh ATS mengurus izin tsb. Yang jadi masalah bukan ATS jadi pengelola atau tidak, tetapi apakah ATS menang berdasarkan tender pengelolaan Bandara Halim atau tidak? Anehnya, pemerintah baru membuat dokumen lelang pengelolaan Bandara dlm seminggu ini untuk 10 bandara di Indonesia. Ternyata, Halim tidak termasuk yang ditenderkan. Jadi bagaimana proses ATS menguasai Halim? Apakah dulu ada tender, atau main kong kali kong dengan oknum kepala koperasi Ikopau?



No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)