Monday, 11 August 2014

Canny Watae : KOMPAS 12 Agustus 2014

Canny Watae : KOMPAS 12 Agustus 2014


source : https://www.facebook.com/canny.watae?fref=nf


Pagi ini seorang kawan menyapa dengan foto berita utama koran kompas. Judul yang dipilih redaksi adalah soal data pihak Prabowo yang menurut redaksi salah.

Begitulah kebijakan redaksi kompas dalam pilpres kali ini. Mendiskreditkan Prabowo terus menerus. Padahal, inti dari persidangan kemarin adalah sergapan para YM Hakim Konstitusi kepada para saksi Tergugat KPU.

Hakim mencari kebenaran materiil terhadap Gugatan. Satu dua data dari pihak Penggugat boleh saja salah, tetapi satu dua kebenaran darinya adalah kebenaran materiil. Termasuk ketika dari saksi KPU terungkap dengan jelas fakta pembongkaran kotak suara sebelum tanggal 8 Agustus. 

Apa maknanya? Besar sekali tuh. Itu berarti segala bukti yang dikemukakan saksi KPU yang bersumber dari kotak suara sebelum tanggal 8 Agustus dikali NOL semua. Alias, tidak dapat membantah keterangan saksi Prabowo. He he he. Itulah inti persidangan kemarin yang maknanya coba dibelokkan oleh kompas hari ini.

Satu hal lain soal jumlah Saksi. Atas pertimbangan waktu dan ruang, jumlah saksi yang boleh diajukan jauh lebih sedikit dari yang disiapkan Prabowo. Di satu sisi ini membatasi kesempatan mengungkap banyak kecurangan, di sisi lain memberi keuntungan yang berlipat ganda bagi Prabowo.

Dengan hanya puluhan saksi saja, berarti upaya untuk membuktikan adanya kecurangan KPU hanya butuh upaya kecil. Sinekhdoke Pars pro Toto. Sebagian kecil akan mempengaruhi secara keseluruhan. Asal ada 2 saja kesaksian dan bukti yang terbukti tak terbantahkan di depan Mahkamah, maka tuntutan Penggugat dapat dipenuhi keseluruhan ataupun sebahagian. Silahkan baca apa Petitum nya. He hehe.

Rekans, bersiaplah untuk PSU. Kalau bukan untuk beberapa daerah tergugat, bisa jadi untuk seluruh TPS. Mas joko harus bersiap lagi dengan Pencitraan. Kalo ketemu kamera tivi, jangan lagi hanya bisa menjawab: gak tau, aku gak tau, pokoknya gak tau. 

Jokowi dan Bus Karatan
Jokowi dan Bus Karatan

Mas joko harus bisa mengimbangi dampak berita atas penyidikan kasus dugaan korupsi bus trans Jakarta. Dengan budget 1,5 T, gak mungkin kebijakannya hanya diputuskan oleh level kepala dinas. Gubernur gak bisa bilang "gak tau". Mas joko juga harus siap dengan biodata hidup selengkap-lengkapnya agar tidak jadi bahan penasaran publik.


Kalau putusan MK minimal adalah PSU, maka berlomba elektabilitas lagi kita. Siapa yang sudah mati langkah? ahahaeee

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)