Facebook

Friday, 13 July 2018

Proses akuisisi saham Freeport Indonesia COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)




Jika mengikuti ketentuan kontrak karya (KK) 1991, di 2011 RI semestinya sudah menguasai 51% saham PTFI. Tetapi SBY engga berani menghadapi Freeport.

Makanya proses divestasi gagal. Nah kebetulan, tahun 2013 FI sedang dilanda krisis keuangan akibat hutang dari Business oil and gas. Tahun 2014 sahamnya terus turun di bursa. Dan meraka mendapat peluang untuk fundraising dari ekspansi bisnis tambang di Indonesia.

Ekspansi ini disetujui oleh konsorsium bank.

Mengapa? Karena memastikan FI mendapat perpanjangan kontrak selama 10x2 tahun.

Sehingga portofolio FI dalam neraca konsolidasi FcMoran semakin ada kepastian nilai.

Dan benarlah FCMoran focus memperpanjang KK melalui lobi dengan Pemerintah Indonesia.

Namun hanya beberapa bulan setelah MOU ditanda tangani era SBY, Jokowi berkuasa. Jokowi menolak secara halus MOU itu.

Nah disinilah kehebatan tim Jokowi menyelesaikan masalah FI.

Jokowi sadar bahwa pemerintah menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang diteken semasa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudyono.

Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak. Kalau pemerintah Jokowi menolak memperpanjang, 3 tahun (tahun 2021) kemudian KK tetap berlaku sampai 2041 sesuai MOU itu.

Kalau pemerintah tetap ngotot maka dipastikan akan kalah di Mahkamah international.

Karenanya negosiasi tidak lagi berkaitan dengan perpanjang KK tapi bagaimana memaksa Freeport mengakhiri generasi KK menjadi IUPK dan mematuhi ketentuan mengenai divestasi serta kewajiban membangun smelter.

Karenanya Jokowi tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan hukum.

Karena kalau itu diterapkan akan menaikan citra FI dan menjatuhkan citra Indonesia di mata international. Dan bukan tidak mungkin memberikan jalan excuse bagi FI keluar dari tekanan hutang melalui reschedule. Kalau ini terjadi nafas FI semakin panjang. Pertarungan semakin berat.

Aspek legal dan Bisnis Freeport Jawaban untuk Si Fahri Hamzah



Bung FH, untuk anda ketahui bahwa mengapa proses akuisisi saham Freeport begitu rumit.

Padahal masalahnya sederhana. Karena kita sudah punya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dimana tidak ada lagi Kontrak Karya sebagai payung hukum operasi penambangan di Indonesia.

Untuk anda ketahui bahwa dalam UU Minerba, hak otonomi daerah di hormati dan mendapatkan lebih banyak terhadap SDA yang ada. Sementara KK tidak menghormati hak otonomi daerah. Sangat sentralistik.

Namun entah mengapa 2 bulan sebelum masa berakhir jabatan SBY, MOU antara pemerintah indonesia dan Freeport di tandatangani. Dalam MOU ini walau mengacu terhadap UU Minerba namun tidak menghapus mengenai keberadaan KK itu sendiri.

Artinya memang MOU itu di design dengan niat untuk menghilangkan prinsip otonomi daerah atas adanya UU Minerba itu.

Atas dasar MOU itulah akhirnya Freeport tidak menghormati keberadaan UU Minerba. Kalau Jokowi tolak MOU itu maka Freeport siap bertarung di Arbitrase International. Kemungkinan menang besar.

Nah kalau dipatuhi MOU itu maka Jokowi melanggar UU Minerba itu sendiri. Kan dilema.

Modus FreeportMC Moran COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)




Semua orang hanya melihat Freeport MCMoran sebagai perusahaan tambang raksasa.

Bukan hanya raksasa tetapi juga punya akses politik yang sangat kuat di jantung kekuasaan di AS.

Kini staf khusus Presiden Trump juga adalah pemegang saham dari Freeport.

Pengalaman mereka dimanapun termasuk di Indonesia sangat ahli dalam hal suap kepada elite Politik. Mereka juga terlibat membiayai operasi inteligent AS untuk kepentingan hegemoni AS di wilayah operasi mereka.

Contoh, dulu era Soeharto , divestasi FI jatuh ketangan Aburizal Bakrie sebesar 9,36 % melalui PT. Indocopper senilai US$213 juta. Namun, Ical hanya membayar US$40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta share loan dari Freeport.

Kemudian Bakrie melepas 51% saham indocopper kepada PT. Nusamba milik keluarga Pak Harto dan Bob Hasan seharga USD 315 juta. Tapi transaksi ini duitnya dari Freeport USD 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$61 juta. Enak kan. Kemudian sisanya 49% di jual lagi oleh Ical kepada Freeport senilai US$211,9 juta di pasar modal. Dahsyat engga.

Lantas bagaimana dengan Freeport sendiri apakah mereka ambil resiko dalam bisnis konsesi tambangnya ? Tidak.

Tuesday, 10 July 2018

Freeport dan Indosat COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)




Ada yang bertanya kepada saya " Jadi kapan janji buyback Indosat?" 

Itu satire ketika pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham Freeport Indonesia.

Sebelum saya bicara tekhnis soal laba rugi maka saya akan luruskan dulu karakteristik kedua bisnis tersebut. Indosat itu adalah bisnis konsesi jaringan frekuensi dibidang telekomunikasi.

Secara hukum bisnis itu asset nya ada pada konsesi itu. Konsesi itu milik negara. Tidak diperjual belikan. Indosat hanya punya hak kelola atas frekuensi itu. Atau Indosat menyewa frekuensi kepada negara yang diwajibkan membayar fee.

Bagaimana dengan asset lainnya seperti infrastruktur? Itu milik dari Indosat. 

Tuesday, 3 July 2018

Project Derivative Value COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)



Ada istilah dalam bisnis yang mungkin anda jarang mendengar yaitu project derivative value (PDV). Istilah PDV ini untuk menggambarkan bagaimana visi perusahaan yang mampu menciptakan berbagai project yang terhubung dengan bisnis utama secara off balance Sheet.

Artinya pengembangan bisnis mendukung Core tidak melibatkan neraca perusahaan. Contoh satu Perusahan produsen CPO yang membutuhkan kapal angkut. Perusahaan itu memberikan kontrak jangka panjang jasa angkutan kepada anak perusahaan. Anak perusahaan menarik dana dari lembaga keuangan untuk membeli kapal. Underlying nya adalah kontrak jasa angkutan dan jaminannya adalah kapal itu sendiri.

Karena anak perusahaan punya armada kapal maka disamping melayani kontrak kepada induk perusahaan, diapun melayani angkutan dari perusahaan lain. Jadi anak perusahaan beroperasi sebagaimana layaknya Perusahan mandiri secara akuntansi dan balance Sheet.

Agar angkutan selalu ada dan meningkat maka anak perusahaan itu bisa juga membentuk anak perusahaan lagi untuk trading CPO. Tentu dengan dukungan armada kapal yang ada tidak sulit bagi anak perusahaan mendirikan bisnis trading dengan membangun bunker CPO. Bunker ini disamping untuk melayani group Perusahaan juga melayani perusahaan lain.

Pembiayaan bunker ini didapat dari bank dengan underlying strategy partners dukungan armada.

Bank pasti kasih karena bunker menjadi bisnis yang menguntungkan bila didukung armada kapal sebagai backbone logistic. Apabila Bunker sudah established maka anak perusahaan trading bisa membentuk anak perusahaan refinery downstream CPO.

Karena bunker yang ada bisa sebagai supply guarantee bahan baku. Tentu bank akan senang hati membiayai proyek ini karena adanya supply guarantee dari bunker yang solid dan kuat dibidang logistic.

Monday, 18 June 2018

Kinerja BUMN Kontruksi COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)




Tiga tahun era Jokowi berkuasa peningkatan kinerja BUMN Kontruksi luar biasa pertumbuhannya.

Hal ini karena penugasan dari pemerintah membangun infrastruktur dan maraknya proyek Joint operation dengan asing dalam membangun proyek B2B.

Kuartal I 2018 Enam BUMN Kontruksi berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha secara signifikan. Keenam BUMN dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2017, pendapatan usaha Hutama Karya naik 110% menjadi Rp 4,8 triliun dan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 200 miliar.

Kemudian Waskita Karya mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 68,56% menjadi Rp 12,3 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun.

Pendapatan usaha Wijaya Karya dan Adhi Karya pun mendulang hasil positif serupa.

Tuesday, 12 June 2018

BEDAH KASUS : Skema Toll Cipali COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)



Pada Era SBY ada ide besar yaitu membuat jalan Toll Trans Java. Sebetulnya ide ini sudah ada di era Soeharto. Namun karena keterbatasan sumber dana makanya jadi lambat prosesnya. Sebagaimana jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang memiliki panjang mencapai 116,7 kilo meter (KM). Proyek ini direncanakan sejak tahun 1996 era Soeharto.

Di era SBY tahun 2013 proyek mulai dikerjakan dan, dijadikan bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa yang melewati 5 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon. Tol yang memiliki 99 jembatan tersebut akan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan Jalan Tol Palimanan – Kanci.

Ciri khas proyek era Soeharto dan SBY untuk business konsesi infrastruktur ekonomi lebih banyak jatuh kepada swasta nasional daripada BUMN. Apakah swasta nasional memang mampu dan punya uang? tidak juga.



Perhatikan skemanya. Pemilik konsesi proyek ini adalah PT Lintas Marga Sedaya (LMS).

Pemegang saham LMS adalah PT. Baskhara Utama sebesar 45%. Sisanya 55% saham dikuasai Plus Expressways Berhad ( anak perusahaan UEM Group Berhad Malaysia). Pembiayaan ini menggunakan non recourse loan. Artinya collateral proyek itu adalah proyek itu sendiri atau konsesi yang dimiliki. Loan To Value adalah 70% dari nilai proyek. Sisanya sebesar 30% harus berupa cash equity.